Upin Ipin Buatan Jebolan ITB

HARI INI - 02 Oktober 2010

Buatan jebolan ITB

Tahukah Anda bahwa serial kartun Upin dan Ipin ternyata diproduksi oleh mantan mahasiswa ITB?

Curhat Mantan Seorang GameMaster Game Online Indonesia

Curhatan Mantan Seorang Gm Game Online Indonesia
ane dulu pernah kerja di salah satu perusahaan publisher game online di indonesia sebagai GM. kalo skrg sih udah ngga lagi, but anyway mau kasih sedikit penjelasan aja Smile
sekarang kerja di IT monitoring
rata2 (ato bahkan mungkin semua) game online yang di indonesia itu di PUBLISH. bukan di DEVELOP. artinya, kalo ada apa2, itu udah semata2 menjadi "Standard Operational Procedure" untuk ngelapor pada pihak developer (biasanya sih di Korea) dan menunggu jawaban dari mereka.
salah satu tambahan lagi buat mental gamer indonesia, buat ane sendiri yang udah ngerasain dari seorang GM, mereka ngga mau tau serepot apa prosedur atau proses yang harus dilakukan.

 

Serikat Pekerja Perjuangkan Upah Minimum “Akal-akalan”

 

Denpasar (ANTARA) - Serikat pekerja di berbagai sektor di seluruh daerah di Indonesia, sudah saatnya memperjuangkan perbaikan upah minimum yang dalam proses penetapannya selama ini tak terlepas dari "akal-akalan" yang merugikan buruh.

"Sudah bukan rahasia, upah minimum yang berlaku selama ini jauh dari kelayakan kebutuhan minimum hidup buruh. Itu terjadi tak terlepas dari adanya proses yang tidak sehat, termasuk jajaran serikat pekerja dan pemerintah yang terkontaminasi kepentingan pengusaha," kata Ketua Umum Serikat Pekerja Hero Supermarket Rusdi Salam, yang membawahkan ribuan buruh perusahaan jasa retail itu di Sanur, Bali, Rabu.

Ia yang juga anggota Lembaga Tripartitda DKI Jakarta, menyampaikan hal itu di sela-sela menjadi wakil Indonesia pada kongres regional Asia ketujuh Asosiasi Hubungan Industrial Internasional (IIRA) yang diikuti ratusan peserta dengan pembicara dari berbagai negara.

Rusdi Salam yang juga mendapat kesempatan berbicara di depan forum itu, hadir bersama sejumlah aktivis serikat pekerja seperti Sekjen Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Muhamad Rusdi, Rahmad Nasution dari SP ANTARA, Sekjen SP Makro Yayan Sofyan A dan dari SP Bank Danamon.

Selain Indonesia, para peserta dan pembicara juga berasal dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Malaysia, Singapura, India, China, Jepang, Filipina, dan Vietnam, termasuk dari pihak organisasi perburuhan dunia (ILO).

Menurut Rusdi Salam, sudah cukup lama penetapan upah minimum tak sesuai kebutuhan minimum buruh yang sebenarnya. Hal itu tidak saja membuat pekerja menderita karena harus hidup dalam kondisi serba kekurangan, tetapi juga merugikan perusahaan.

"Bertahun-tahun buruh menderita karena untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari saja sulit. Kondisi seperti itu tentu berpengaruh besar terhadap kinerja mereka. Kalau kinerjanya rendah, berarti perusahaan juga dirugikan," kata aktivis yang juga anggota Uni Global Asia Pasifik itu.

Ia mengakui bahwa penetapan upah minimum selama ini lebih didominasi kepentingan pengusaha, sedangkan pihak pemerintah dan serikat pekerja yang seharusnya berperan besar, seringkali dibuat tidak berdaya.

Rusdi Salam memberi contoh upah minimum untuk DKI Jakarta tahun 2010 yang ditetapkan hanya Rp1.118.009, padahal berdasarkan hitungan yang sebenarnya, seharusnya minimal sekitar Rp1,5 juta.

Di berbagai daerah, bahkan upah minimumnya sangat rendah, yakni banyak yang hanya pada kisaran Rp600 ribu-Rp700 ribu. Sedangkan yang tertinggi di Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam, itupun hanya sekitar Rp1,3 juta.

Oleh karena itu, ia berharap jajaran serikat pekerja di seluruh Indonesia berjuang keras dan tak terpengaruh pemberian "upeti" dari pihak pengusaha dalam bentuk dan dengan cara apapun.

"Praktik suap atau pemberian `upeti` dari pihak pengusaha kepada pejabat pemerintah maupun serikat pekerja terkait kepentingan penetapan upah minimum itu sudah harus dihentikan. Saatnya kita mereformasi sektor pengupahan yang sudah bertahun-tahun merugikan buruh," ujarnya didampingi sejumlah aktivis serikat pekerja

Perikanan Organik Bisa Mencegah Pemanasan Global

REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA--Kalangan peneliti mengungkapkan, budi daya perikanan secara organik dengan mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia dapat mencegah laju pemanasan global. Peneliti perikanan dari Institut Pertanian Bogor Prof. Ari Purbayanto di Yogyakarta, Selasa mengatakan, selain ramah lingkungan, bahan-bahan organik juga dapat menghasilkan produk-produk hasil panen budi daya ikan yang berkualitas dan bebas dari zat-zat sintetis berbahaya.

"Pengembangan budi daya organik dapat menjadi upaya promosi konsep hijau untuk mencegah laju pemanasan global," katanya saat menjadi pembicara loka karya bertema Pengembangan Pertanian dan Perikanan Organik terpadu di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan peradaban bangsa yang semakin maju, lanjutnya, masyarakat juga semakin sadar untuk mendapatkan produk ikan yang berkualitas tinggi meskipun harus membayar mahal.

Menurut dia, meskipun sebagian besar masyarakat dunia, terutama Indonesia, belum membutuhkan produk organik tersebut, tetapi budi daya perikanan secara organik harus dikembangkan sebagai pemacu bagi masyarakat untuk mengonsumsi produk yang ramah lingkungan tersebut. "Terlebih lagi produk-produk budi daya perikanan organik tidak selalu mahal karena dapat dikembangkan sendiri dan tidak harus membeli," katanya.

Ari mengatakan pengembangan budi daya perikanan organik memiliki muatan edukasi untuk mencintai lingkungan kepada petani dan masyarakat. "Di saat lingkungan hidup dan bumi secara global mengalami berbagai perubahan akibat pemanasan global dan perubahan iklim, sangat penting bagi masyarakat untuk menjaga kualitas hidupnya," katanya.

Namun, menurut dia, pengembangan budi daya perikanan organik, seperti halnya budi daya pertanian organik, tidak dapat dilakukan secara cepat. "Semua harus dilakukan melalui tahapan dan batas kemampuan petani pada satu wilayah tertentu hingga tercapai hasil optimal," katanya

Pengiriman TKI ke Tiga Negara Ditutup

 

 

Pengiriman TKI ke Tiga Negara Ditutup

Liputan6.com, Sanur: Banyak kasus penganiayaan dialami Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Kondisi ini membuat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar prihatin. Ia lantas meminta keberangkatan TKI ke tiga negara yakni Malaysia, Kuwait, dan Yordania ditunda.

"Kita berangkat tanpa prosedur yang jelas. Sehingga asuransi tidak semua belum tentu bisa ditangani dengan baik," ucap Muhaimin di Sanur, Bali, Selasa (21/9). Ia menambahkan, larangan berlaku hingga ada kejelasan soal perlindungan TKI. "Siapapun anda sekalian jangan ke Malaysia dulu untuk bekerja. Kita lagi tutup untuk bekerja di Malaysia," kata Muhaimin.

Masih hangat terjadi kasus penyiksaan dialami TKI berinisial WF. WF disiksa dan diperkosa majikan di Malaysia. Soal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi instruksi kepada KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Penang untuk memberikan advokasi maksimal [baca: Presiden Hubungi TKW yang Disiksa di Malaysia].(AIS

Tiga Kriteria Untuk Jadi Kapolri

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Tjipta Lesmana, mengatakan ada tiga kriteria seorang perwira tinggi untuk menduduki jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia."Ada tiga kriteria untuk seseorang menjadi Kapolri, yaitu pengalaman kerja, integritas, dan karakter," katanya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Saat ini, berita yang beredar sudah dua nama calon Kapolri yang ada di meja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Pol. Nanan Soekarna dan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Kalemdiklatpol) Irjen Pol. Imam Sudjarwo.

Nanan dari segi pengalaman kerja lebih unggul karena lebih banyak berkecimpung di bagian reserse, lulusan pendidikan FBI, pernah masuk di kontingen Garuda Indonesia untuk tugas di Kamboja dan Namibia, serta pernah di bagian Interpol, kata Tjipta."Selain itu, dua kali menduduki jabatan kapolda di Kalimantan Barat (Kalbar) dan Sumatera Utara (Sumut)," katanya.

Sementara itu, Imam sebagian kariernya di kepolisian banyak di Brigade Mobil (Brimob) dan mencapai jabatan tertinggi sebagai Kepala Korps (Kakor Brimob) dan pernah menjabat sebagai Kapolda Bangka Belitung (Babel), kata Tjipta.Menurut Tjipta, dari sisi kepemimpinan Nanan lebih unggul karena lebih tegas dalam bertindak. Selain itu, dia adalah lulusan terbaik Akabri angkatan 1978 dengan memperoleh penghargaan Adi Makayasa.

"Biasanya orang pintar itu kecenderungannya suka sombong, saya dengar Nanan agak arogan dan tidak taat dengan atasan. Sementara itu, Imam orangnya santun, rendah hati, sangat hormat pada atasan, dan jabatan Kapolri merupakan hak prerogatif presiden yang menentukan," katanya.

Nanan, menurut Tjipta, lebih baik untuk jabatan Kapolri untuk mengangkat citra Polri agar kembali baik di mata rakyat."Bila Nanan jadi Kapolri, untuk menaikkan citra Polri yang sudah jatuh hingga ke titik yang paling rendah di mata publik, borok instutisi ini dibuka oleh internalnya sendiri," katany

Awas Muka Air Katulampa Meninggi

 

Muka Air Katulampa Meninggi

Bogor (ANTARA) - Hujan yang turun merata di seluruh wilayah Kota Bogor dan kawasan Puncak, mulai Jumat siang menyebabkan muka air Bendung Katulampa meninggi.

Menurut Kepala Penjaga Bendung Katulampa, Andi Sudirman, muka air mengalami peningkatan pada pukul 17:50 WIB setinggi 150 centimeter dengan status siaga tiga.

"Tapi saat ini pukul 19:28 WIB air berangsur surut, kini ketinggian sudah 80 status siaga empat," katanya saat dihubungi, Jumat malam.

Andi menjelaskan, air mengalami kenaikan dari pukul 15:00 WIB dari 40 cm menjadi 50 cm.

Hujan deras yang turun merata dari pukul 13:00 WIB hingga saat ini menyebabkan debit air mengalami peningkatan drastis.

Saat ini pukul 19:30 WIB cuaca di Kawasan Kota Bogor dan Puncak masih diselimuti hujan gerimis dan ketinggian sudah berkurang menjadi 80 cm.

Andi telah berkoordinasi dengan penjaga pintu air Depok dan Manggari. Diprediksikan air akan sampai di Jakarta sekitar pukul 04:00 - 05:00 WIB.

"Warga dipinggiran kali Ciliwung dihimbau tetap waspada kenaikan air sewaktu-waktu karena hujan saat ini yang tidak menentu," himbaunya.